SIAGAINDONESIA.ID Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI melalui Direktorat Strategi menggelar rapat sosialisasi terkait Rancangan Strategi Keamanan Laut (Kamla) yang telah disusun sejak tahun 2019 hingga 2024. Rapat dibuka oleh Direktur Strategi Laksamana Pertama Bakamla Dafit Santoso di Kantor Bakamla RI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (15/11/24).
Dalam paparannya, Laksma Bakamla Dafit Santoso memaparkan struktur organisasi Bakamla RI yang berpedoman pada Peraturan Bakamla Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana. Direktorat Strategi, sejak 2019, telah menghasilkan berbagai rancangan strategi, mulai dari pengamanan di perairan Natuna Utara hingga pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar pada tahun 2024 ini. “Penyusunan strategi ini sejalan dengan instruksi Presiden untuk meningkatkan keamanan di sekitar lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru,”ujarnya.
Dari tahun ke tahun, Direktorat Strategi berhasil menyusun rancangan strategi yang meliputi, tahun 2019, Strategi Pengamanan Laut Natuna Utara dan Kebijakan Kepala Bakamla RI. Tahun 2020, Pengamanan Laut Andaman dan Laut Timur. Tahun 2021, Pengawasan Hak Lintas Kapal Asing dan Pengamanan Laut Sulu-Sulawesi. Tahun 2022, Rencana Aksi Jaknas KKPH yang melahirkan Perpres Nomor 59 Tahun 2023. Tahun 2023, Strategi Penanggulangan Peredaran Narkotika di Laut.
Dan tahun 2024, Pengamanan ALKI II di Selat Makassar dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Laut.
Perpres Nomor 59 Tahun 2023 tentang Jaknas KKPH memberikan dampak signifikan, antara lain peningkatan anggaran Operasi Nasional, terbentuknya Satgas Ad Hoc KKPH dengan Bakamla RI sebagai sekretaris, serta peningkatan pemantauan dengan pengintegrasian sistem informasi dan pembangunan stasiun pemantauan baru. Selain itu, penggunaan pangkalan bersama diimplementasikan untuk mendukung operasi Kamla.
Dalam melaksanakan rencana aksi yang telah dirancang, Laksma Bakamla Dafit menegaskan pentingnya menetapkan skala prioritas untuk alokasi sumber daya yang efisien dan pencapaian target yang lebih terarah. Selain skala prioritas, penggunaan indikator persentase juga dapat digunakan untuk evaluasi yang lebih akurat dalam pelaksanaan rencana.
Bakamla RI juga menyatakan kesiapannya mendukung program keamanan laut yang termasuk dalam 100 hari program Presiden, serta mendukung arahan Menko Polkam untuk pembentukan desk khusus dalam menyukseskan program tersebut. Sebagai langkah lanjutan, Direktorat Strategi mempersiapkan Rancangan Jaknas KKPH Jilid II pada tahun depan dan meminta dukungan unit kerja Bakamla RI dalam mengumpulkan data yang diperlukan.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Tinggi Bakamla RI yang berdinas di Jakarta.
Discussion about this post