SIAGAINDONESIA.ID Peraturan Menteri Keuangan No.89/2023 tentang Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, dinilai tidak adil bagi pemajuan kesejahteraan umum, apalagi ada unsur investasi asing.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
“Tentu APBN menjadi tak adil. APBN itu untuk kemaslahatan umum. Ini bisa membuat Presiden Jokowi yang sudah memiliki banyak legacy luar biasa dalam memimpin Indonesia, tercederai dan menimbulkan persepsi negatif,” kata Gobel.
Gobel menegaskan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Sehingga, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan beban APBN.
“APBN menjadi terikat secara permanen dan selamanya terhadap sebuah kegiatan badan usaha,” ujarnya.
Politikus Partai NasDem ini mengatakan ketika Pemerintah melahirkan Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021, masih bisa dimengerti karena untuk mewujudkan dan menyelesaikan proyek kereta cepat yang sedang dalam tahap pembangunan.
“Walaupun itu menunjukkan ada sesuatu yang tak beres dalam perencanaan. Akibatnya, Pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) untuk KAI sebesar Rp7,5 triliun, yaitu 2021 Rp4,3 triliun dan 2022 Rp3,2 triliun. Dana PMN ke KAI itu sepenuhnya untuk kereta cepat,” bebernya.
Tapi kini, lanjut Gobel, pembangunan proyek kereta cepat sudah selesai sehingga segala biaya mestinya sepenuhnya berada dalam tanggung jawab badan usaha.
“Jangan bawa-bawa APBN lagi, apalagi secara permanen,” pungkasnya.@
Discussion about this post