Ancaman Tanduk Banteng

Oleh: Radhar Tribaskoro

BUKAN sekali ini kader PDIP tertimpa kasus hukum. Selama ini Megawati adem-ayem saja. Jadi, apa yang menyebabkan kasus penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025 memicu reaksi keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri? Dalam pernyataan protesnya, Megawati menginstruksikan kepada seluruh kader partai kepala daerah, untuk menunda partisipasi mereka dalam program persiapan yang dirancang oleh pemerintah Prabowo.

Protes Megawati ini langka karena ia biasanya sangat konstitusional. Sebagai mantan presiden ia pasti tahu pentingnya menjaga sinergi pusat-daerah. Dalam dua periode pemerintahan Jokowi, bisa dibilang, Megawati adalah pengawal utama soliditas pemerintahan, baik di kabinet maupun parlemen.  Hubungan Megawati dengan Prabowo juga sangat baik. Mereka pernah berpasangan dalam Pilpres 2009. Keduanya bertukar-sapa dengan hangat. Kalau PDIP saat ini tidak mendukung kabinet Prabowo, semua orang tahu, itu karena kehadiran Jokowi di sisi Prabowo.

Jokowi adalah kader PDIP yang merayap dari walikota Solo, gubernur Jakarta sampai menjadi presiden dua kali, dengan dukungan solid PDIP. Tetapi di akhir masa jabatannya Jokowi berbalik. Ia mendukung anaknya sendiri menjadi wakil presiden dan menggunakan segala cara untuk memenangkannya. Dalam pilkada beberapa bulan kemudian Jokowi secara aktif menggerus kekuatan PDIP di berbagai daerah.

Dalam seluruh episode pemilu 2024, baik pilpres maupun pilkada, PDIP merasa dikhianati oleh (aparat) negara. Subyektivitas ini semakin kuat manakala Jokowi menimpali instruksi Megawati (agar kepala daerah dari PDIP menunda partisipasi di retreat Magelang), sebagai pembangkangan kepada negara. Jokowi telah melangkah lebih jauh dengan mengadu-domba Megawati – Prabowo.

Krisis Legitimasi

Jadi bagi Megawati dan PDI Perjuangan, penahanan Hasto tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang lebih luas. Mereka menilai langkah KPK sebagai bentuk kriminalisasi terhadap lawan politik. Dengan pengalamannya yang dalam dan panjang pada realitas politik Indonesia kekhawatiran Megawati terhadap politisasi penegakan hukum jelas bukan tanpa alasan.

Apalagi publik tahu rekam jejak Jokowi dalam menangani kasus-kasus hukum terhadap lawan politiknya menunjukkan pola kriminalisasi yang berulang. Sejumlah tokoh oposisi dan aktivis mengalami tekanan hukum yang meningkat menjelang pemilu atau ketika mereka mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, KPK dan aparat hukum lainnya kerap dituduh sebagai alat politik untuk membungkam lawan-lawan Jokowi dan memperkuat posisi sekutunya.

Ketegangan ini tidak berhenti setelah Jokowi lengser, tetapi berlanjut di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Apalagi, Prabowo sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa dirinya dan Jokowi tidak dapat dipisahkan dan ia akan meneruskan kebijakan dan tindakan Jokowi. Dalam persepsi publik, Prabowo dinilai akan melanjutkan pola kriminalisasi lawan politik yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Maka instruksi Megawati dapat dilihat sebagai ekspresi ketidak-percayaan kepada pemerintahan Prabowo.

Ini bukan masalah baru bagi Prabowo.

Hanya berselang 2 hari sebelumnya, kancah politik Indonesia diguncang oleh aksi #indonesiagelap yang digerakkan oleh mahasiswa di lebih 25 kabupaten/kota di Indonesia. Mahasiswa mengajukan 13 tuntutan yang semuanya berakar pada praktek dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Artinya, tuntutan itu menempatkan Prabowo sekeranjang dengan Jokowi, sehingga ia harus ikut memikul tanggung-jawab atas dampak negatif perbuatan dan kebijakan Jokowi. Perlu dicatat, pemerintahan Prabowo baru berusia 100 hari sehingga secara logis ia tidak mesti diminta pertanggung-jawaban.

Kedua peristiwa ini menunjukkan potensi krisis legitimasi yang akan dihadapi oleh Prabowo.

Respon Prabowo

Untuk mengatasi tuduhan politisasi penegakan hukum, Presiden Prabowo perlu memastikan bahwa proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto berjalan secara transparan dan adil. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk menjamin independensi KPK agar bekerja tanpa intervensi politik, membuka akses informasi terkait kasus ini kepada publik, serta mengajak dialog dengan PDI Perjuangan dan pihak-pihak terkait untuk meredakan ketegangan.

Reaksi Megawati terhadap penahanan Hasto jangan dipahami sebagai pembangkangan politik sebagaimana wacana yang didorong oleh Jokowi. Reaksi itu perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik penyalahgunaan hukum demi kepentingan politik. Bagi Megawati, ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga tentang masa depan demokrasi dan keberlangsungan PDIP sebagai kekuatan politik di Indonesia. Jika pola kriminalisasi terus berlanjut, PDIP bisa menjadi target utama di era Prabowo, memperpanjang ketegangan politik yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Jokowi.

Dengan demikian, konflik politik ini bukan sekadar perbedaan pandangan antara Megawati dan Jokowi, melainkan sebuah pertarungan politik yang akan terus berlanjut, menentukan arah demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.@

*) The BRAIN Institute