Daniel Mohammad Rosyid @DOE ITS Surabaya
SIAGAINDONESIA.ID Beberapa hari lagi kepemimpinan nasional baru akan dilantik. Pemerintahan baru ini akan meghadapi lingkungan strategis global yang tidak pasti dan tidak jelas. Konflik bersenjata terbuka masih terjadi di Ukraina dan di Timur Tengah, sementara ketegangan makin meningkat di Indo-Pacific karena konflik China-Taiwan, dan insiden tanker Israel yang dicegat oleh TNI AL saat melalui kawasan laut teritorial RI tanpa ijin menuju Australia. Situasi geopolitik global ini langsung berpengaruh pada geoekonomi global karena rantai-pasok yang terganggu.
Di dalam negeri, Presiden terpilih akan menghadapi ekosistem politik ekonomi yang makin liberal-kapitalistik yg dibesarkan oleh UUD 2002. Apakah Prabowo memiliki cukup keberanian untuk menyatakan dekrit kembali ke UUD’45 naskah asli sebagai terobosan hukum untuk mewujudkan platform politik Gerindra sendiri akan kita lihat dalam waktu dekat. Dukungan TNI akan menentukan terobosan ini. Monopoli politik oleh elite parpol, dan hegemoni ekonomi oleh segelintir taipan telah menyebabkan ersatz capitalism era Soeharto, kini berkembang menjadi full fledged capitalism di era Jokowi. Peran TNI untuk mengimbangi hegemoni elite parpol dan taipan ini penting untuk diperkuat oleh Presiden.
Betapapun instrumental dan stratejik, tentu dekrit untuk kembali ke UUD’45 itu hanya syarat perlu, neccessary condition, tapi masih belum cukup untuk memastikan perwujudan bangsa yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Syarat cukupnya adalah GBHN yang ditetapkan MPR untuk 1) menyediakan pendidikan untuk menyediakan syarat2 budaya bagi bangsa yang merdeka, kompeten, sehat dan produktif, 2) pasar yang terbuka dan adil bebas riba, 3) investasi yang cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi2 agro-maritim yg melimpah, 4) birokrasi yg profesional, amanah dan bebas KKN hingga ke daerah2 otonom, 5) pasokan energi yg cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5-7% pertahun selama 10-20 tahun ke depan, dan 6) pemerintahan maritim yang efektif untuk memastikan pembangunan ekonimi yang efisien dan merata ke seluruh pelosok RI.
Jika hilirisasi menjadi program penting Jokowi yang akan dilanjutkan Prabowo, maka perlu dipastikan bahwa nilai tambah hasil hilirisasi itu tetap berada di dalam negeri, tidak mengalir lagi ke luar negeri. Basis hilirisasi ini juga harus diperluas untuk mencakup potensi2 agro maritim nasional yg terbarukan. Tantangan hilirisasi ini pada aspek commerce-nya yang masih tidak adil dan ribawi. Ketergantungan pada US Dollar harus dikurangi, jika perlu dengan memberbanyak barter dengan negara mitra dagang. Untuk menjaga keseimbangan eksternal, armada laut nasional harus diperkuat dan ditingkatkan produktifitasnya.
Untuk menarik investasi, kinerja birokrasi pusat hingga daerah harus segera ditingkatkan agar makin cakap dan bersih dari KKN. Penggunaan IT menjadi sangat penting agar kemudahan berbisnis bisa ditingkatkan, terutama justru untuk investor dalam negeri. Penangan korupsi harus lebih mengarah pada perbaikan sistemik yang lebih preventif. Jika diperlukan lembaga adhoc seperti KPK, lembaga ini harus diberi road map yang jelas dengan periode kerja tertentu. Misal 10 tahun.
Peningkatan pasokan energi untuk mendukung target pertumbuhan 7% selama paling tidak 10 tahun ke depan tidak mungkin dicapai tanpa PLTN. Diperlukan paling tidak konsumsi energi perkapita sekitar 5 kLiter pertahun setara Jepang atau Eropa saat ini. Sekarang masih sekitar 1 kL. Pengembangan angkutan publik, sekaligus mengurangi angkutan pribadi juga perlu diprioritaskan agar kita bisa keluar dari jebakan moda-jalan tunggal yg tidak efisien, polutif, dan berbahaya. Pengembangan sumber2 energi baru dan terbarukan, termasuk berbahan baku sawit perlu ditingkatkan.
Kita membutuhkan National Sea and Coast Guard agar pemerintah mampu hadir secara efektif di laut untuk memastikan mobilitas barang dan manusia di dalam negeri secara efisien, aman dan selamat. Ini akan membuka peluang-peluang bisnis berbasis laut yang lebih luas sekaligus menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Saat ini berbagai Kementrian dan LPND merasa memiliki kewenangan di laut sehingga sering terjadi konflik kepentingan, inefisiensi, serta ketidakpastian iklim bisnis di laut.
● Kampus Sukolilo, Surabaya 16 Oktober 2024.
Discussion about this post