Oleh: Asyari Usman
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat terpukul. Dan sangat kecewa. Dia meneteskan air mata dalam wawancara TV. Pegawai Bu Menteri di Direktoral Jenderal Pajak (DJP) korupsi besar-besaran.
Masih bisakah mereka diperbaiki? Haruskah mereka dibiarkan saja tanpa re-edukasi?
Tentu tidak boleh dibiarkan. Pegawai DJP masih bisa direhabilitasi. Kita usulkan agar semua pegawai DJP dikirim ke Medan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) pajak. Dijamin 99% mereka akan lurus kembali.
Diklat Pajak di Medan memang berat. Tapi, semua pegawai DJP bisa menimba pengalaman yang berharga. Mereka akan paham bahwa menjadi pegawai DJP sungguh sangat istimewa. Gaji belasan atau puluhan juta per bulan, pasti akan mereka syukuri setelah mengikuti Diklat Pajak di Medan. Setelah selesai menjalani Diklat, para pegawai tidak mau lagi korupsi.
Modul Diklat Pajak ala Medan akan mampu mengubah mentalitas tak bersyukur yang mereka tunjukkan selama ini. Mereka akan sadar bahwa gaji yang diberikan sekarang ini sangatlah spesial. Dan faktanya memang isimewa. Mereka adalah pegawai anak emas.
Untuk kegiatan Diklat Pajak Medan ini, Kemenkeu tidak perlu keluarkan biaya apa pun. Penginapan, makan dan transportasi selama 10 bulan Diklat akan ditanggung oleh panitia penyelenggara.
Seperti apa jadwal Diklat? Dan dari mana sumber dana panitia untuk membiayai belasan ribu pegawai DJP yang ikut Diklat? Ini penjelasannya.
Diklat Pajak ala Medan ini akan lebih banyak menyajikan praktik lapangan. Tidak ada teori. Karena itu, para peserta akan mendapatkan beberapa manfaat sekaligus, yaitu ilmu, pengalaman dan gaji di Pajak Medan.
Mengawali Diklat, para pegawai DJP diwajibkan naik bus bersambung-sambung dari kota asal sampai ke Pajak Medan. Misalnya, pegawai yang datang dari Surabaya tidak boleh naik bus langsung. Harus berestafet. Dengan bus biasa tanpa AC. Ongkosnya akan ditentukan oleh panitia.
Para peserta akan ditempatkan di pajak-pajak. Untuk yang belum tahu, bagi orang Sumut “pajak” itu adalah “pasar ”. Di sinilah belasan ribu pegawai DJP akan mengikuti Diklat Pajak ala Medan. Mereka akan digembleng tentang pajak yang sebenarnya.
Setiap hari, selama 10 bulan, pegawai DJP harus bangun jam 3 pagi. Jam kerja sampai pukul 3 sore.
Mereka menginap di kios-kios kecil yang ada di pajak-pajak becek itu. Mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok sayur-mayur, kelompok ikan segar, kelompok ikan asin, kelompok telur, kelompok ayam potong, kelompok tahu-tempe, kelompok buah-buahan, kelompok kelapa kukur, kelompok warung sarapan, dan kelompok porter. Jadi, meliputi hampir semua jenis pekerjaan.
Begitu bangun jam 3 pagi, mereka langsung praktik. Pegawai DJP kelompok sayur harus mengambil sayur-mayur di pusat grosir. Mereka pergi ke sana dengan angkot. Kemudian membawa sayur-sayuran pulang ke pajak tempat mereka berjualan dengan angkot juga.
Beberapa kelompok lain biasanya menerima pengantaran bahan jualan dari penyuplai. Termasuk tahu-tempe, buah-buahan, kelapa kukur, ikan segar, dst.
Para peserta Diklat Pajak Medan harus mengembangkan dan menguncupkan sendiri payung-payung besar tempat mereka berjualan. Kalau mereka mau buang air, hanya ada toilet ramai-ramai yang dibersihkan seadanya tiap tiga hari. Aroma pesing campur bau busuk lainnya tidak akan terasa lagi setelah seminggu menggunakan toilet. Air kerannya sering macet.
Mereka harus pandai-pandai mencari sarapan sambil berjualan atau sambil bekerja sebagai porter pajak becek. Pegawai perempuan DJP tidak boleh menggunakan kosmetik dan barang-barang mahal selama Diklat. Sebaliknya, badan mereka otomatis akan berbau pasar becek, bau ikan, bau ayam, dll.
Gaji mereka Rp45,000 sehari. Untuk makan sehari tidak boleh lebih dari Rp15,000. Sarapan dengan roti harga Rp2,000 plus air panas Rp1,000. Makan siang dan malam masing-masing Rp6,000. Mereka tabung Rp30,000 sehari.
Setelah Diklat 10 bulan, para pegawai DJP akan dikirim pulang ke tempat asal masing-masing dengan kendaraan bus yang agak karatan dan tempat duduknya banyak yang bolong. Sudah pasti tidak ada AC di bus.@
*) Jurnalis Senior Freedom News
Discussion about this post